IMG_20210307_044513

Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber dari APBD Pemerintah Daerah

Oleh, Ni Putu Kartini Candra Dewi Novy Purwanto, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak :
Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk
mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pemberian hibah ini tidak
hanya pemerintah saja yang mempertanggungjawabkan hibah yang sudah berikan, dalam hal ini juga para penerima hibah itu sendiri. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Pengaturan mengenai pemenerian hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah,
surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perudang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalkan ke rekening kas daerah

Bantuan Hibah adalah dua buah rekening belanja APBD. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas.

Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja Tidak Langsung, yang artinya hibah bukan berhubungan langsung dengan program atau kegiatan pemerintah, melainkan sebagai penunjang saja, diatur Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Diberlakukannya Permendagri No. 32 Tahun 2011 maka kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah dan penerima hibah dapat lebih diperketat, agar dapat memberikan
suatu tindakan preventif dalam mencegah penyimpangan dalam
mekanisme pemberian dana hibah.

Tindakan preventif tersebut
dapat dilakukan pada tahap permohonan sampai dengan tahap
pertanggungjawaban dan evaluasi.
Dalam Pemberian Hibah Pemerintah Daerah sebelumnya harus menganggarkan dana hibah yang akan diberikan diatur dalam Pasal 42 Permendagri Nomor 2 Tahun 2011, setelah itu pemberian dana hibah sebelumnya telah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam produk hukum berbentuk Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah bisa menganggarkan suatu hibah apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah agar pelaksanaanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Pertanggung jawaban Penerima Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah
Penerima hibah adalah pihak-pihak yang dimana mempunyai hak secara perundang-undangan untuk menerima hibah dari pemerintah daerah.

Agar bisa menerima dana hibah
para calon penerima hibah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Pemerintah Daerah tidak berkewajiban untuk mengabulkan keseluruhan dari permohonan yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah boleh diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan untuk dana operasional yang setiap tahun dianggarkan diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

Penerima hibah juga ditentukan pada Pasal 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 ini, bahwa yang mempunyai hak menjadi penerima hibah adalah :
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah;
d. masyarakat dan; e. organisasi kemasyarakatan. Dalam pemberian dan penerimaan dana hibah ini pertanggungjawaban secara formal dan material dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi dana hibah dan penerima dana hibah.

Pertanggungjawaban Penerima hibah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi :
a. Laporan penggunaan hibah harus disampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota dengan melalui PPKD lalu ditembuskan kepada SKPD terkait;

b. surat pernyataan tanggung jawab isi dari surat pernyataan tersebut berisikan penggunaan hibah yang diterima dari pemerintah daerah sudah sesuai dengan peruntukanya dalam permohonan yang diajukan diawal

c. bukti-bukti pengeluaan riil atau nyata yang digunakan oleh penerima hibah terhadap uang hibah tersebut dan bukti-bukti tersebut haruslah sah demi hukum, artinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan harus sesuai atau balance dengan apa yang tertulis pada laporan

d. pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian dana hibah Pasal 18 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar
penerima hibah;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai
dengan NPHD;
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan proses pengawasan penggunaan dana hibah atau proses monitoring dengan turun langsung kelapangan. Proses monitoring yang
dilakukan untuk mengawasi penggunaan dana hibah agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan
dana yang sudah diterima.

Jika uang hibah yang diberikan tidak
terpakai habis hingga waktu yang ditentukan, dalam hal ini adalah akhir tahun anggaran, maka sisa uang hibah tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dan dimasukan ke dalam kas daerah.

Sementara, Diksi – Ahli Hukum, Haidi Anshar Pradana Universitas Airlangga dalam artikelnya yang berjudul, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah”. Haidi Anshar Pradana memaparkan, Hibah dalam Peraturan perundangan-undangan di Indonesia terbagi menjadi dua konsep yaitu hibah dalam hukum privat dan hibah dalam hukum publik.

Hibah dalam hukum privat merupakan pemberian benda berharga secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada seseorang yang masih hidup pula, sedangkan hibah yang diatur dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Tujuan dari hibah itu sendiri adalah sarana bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, seringkali pemberian hibah tersebut disalahgunakan yang menyebabkan terjadinya tindak
pidana korupsi.

Salah satu bentuk penyalahgunaan hibah adalah adanya orang yang memperdagangkan pengaruh yang tidak baik (Broker).

Berdasarkan laporan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa praktik pemberian hibah ini sangat rawan dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, conseptual approach, dan case approach.

Adapun yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah konsep mengenai hibah baik itu dalam hukum
privat dan hukum publik. Penelitian ini juga membahas bagaimana
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah.

Dari hasil penelitian ini diketahui letak persamaan dan perbedaan dari konsep hibah baik itu dalam hukum privat maupun hukum publik. Selain itu, dalam penelitian ini diketahui
pula bahwa pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana hibah dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang tindak pidana korupsi. (Soppeng Today, Minggu 7-3-2021)