Screenshot_2019_0904_213949-700x375

Suami Kades LabaE Terjerat Korupsi?, Ini Penyebabnya

Soppeng Today – Hampir semua kegiatan Pekerjaan DD dan ADD dikerjakan oleh FJ (53) suami Kades LabaE pada pengelolaan APBDesa LabaE T.A. 2017.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Rujianto Poernomo, S.Ik

“Keterlibatannya dia, dari semua proyek DD dan ADD itu dia sebagai pelaksana. Meskipun tidak seratus persen tapi ada beberapa yang dikerjakan sama dia,” kata AKP Rujianto pada SoppengToday di Mapolres Soppeng, Rabu (4/9/2019).

Dalam pekerjaan itulah ungkap Rujianto, banyak bermasalah. Peruntukan atau penunjukannya itu banyak yang menyalahi aturan.

“Itukan Swakelolah yang seharusnya dikerja oleh masyarakat tapi diambil alih atau dikerja oleh suaminya,” tambah Rujianto.

Lebih jauh Rujianto mamaparkan, hari Senin kemarin kita melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, terus ditangkap lalu ditahan dan sekarang kita dalam proses pemberkasan untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurur Rujianto, berdasarkan Hasil Audit PKKN BPKP Provinsi Sulsel, atas Kasus tersebut, Kerugian Negara di Tafsir sebesar Rp. 419.866.935

Adapun kata dia, tersangka kita kenakan Pasal 2 ayat (1), Subsider Pasal 3 UU no. 31 thn 1999 Junto Pasal 55 (1) ke 1 KUHP , Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Terkait: Dana Desa Bermasalah, Kades Labae Diperiksa Polsi

Mangkir, Kades Labae Bakal Dijemput Paksa

Kasus Dugaan Korupsi Kades Labae P21, “Akan Masuk Tahap Persidangan”

Untuk diketahui, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (AT)