BannerMaker_14062020_153046_copy_700x375

Polisi Awasi BBM Subsidi, Kadis Koperindag: 300 Lebih Pertamini di Soppeng Ilegal 

Soppeng Today – Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amri AMD membeberkan saat ini, pihaknya tengah mengawasi penggunaan BBM Subsidi di Soppeng

“Sedang kita awasi betul, Dinas Pertanian, Dinas PMD dan Dinas Pertadagangan sudah sosialisasi dan akan keluarkan Keputusan Bupati untuk mengatur lebih rinci, baik dari pemberian rekomendasi Pemberian dari Dinas Pertanian, Lurah dan Desa beserta verifikasi petaninya, sampai pada penggunaannya tepat sasaran atau tidak,” kata Akp Amri pada Soppeng Today, Minggu 14/6/2020 via seluler.

“Yang melanggar kita jerat dengan Pidana khusus Migas, dari Pemberi Rekomendasi sampai pada penyalahgunanya,” tegasnya

Sementara, Kadis Koperindag dan UKM Andi Makkarakka yang di konfirmasi Soppeng Today mengungkapkan jika, 300 lebih Pertamini yang ada di kelurahan dan desa se Kabupaten Soppeng tidak mengantongi ijin alias Ilegal

“Pertamini itu tidak dibolehkan oleh Dirjen Migas. Ilegal semua itu, tidak ada standar SNI nya, tidak pernah ditera dan tidak ada juga yang memiliki surat ijin tempat usaha,” jelas A. Makkarakka

Terkait pasokan BBM bersubsidi yang masuk di Pertamini, Kadis Koperindag menduga kalau itu berasal dari Oknum Cukong pertamina

“Kalau secara resmi Pertamina memasukkan BBM ber subsidi ke pertamina itu tidak mungkin, tapi bisa jadi cukong makelar yang suplai,” ungkapnya

Untuk dikerahui, Pidananya di UU No.22 tahun 2001 tentang Migas.

Pasal 51
(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum yang disetujui dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang mengirim atau mengirim atau memindahtangankan data yang disetujui dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun yang dipidana dengan kekerasan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52
Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan / atau Eksploitasi tanpa Kontrak Kerja sama dengan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53
Setiap orang yang melakukan:
Sebuah. Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

b. Pengangkutan yang disetujui dalam Pasai 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

c. Penyimpanan yang disetujui dalam Pasal 23 tanpa lzin Usaha Penyimpanan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

d. Niaga disetujui dalam Pasai 23 tanpa lzin Usaha Niaga dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54
Setiap orang yang mengumumkan atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan yang disetujui dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). (AT)