IMG_20190305_133237-700x400

Penyaluran Rastra APBN Yang Tidak Sesuai BDT, Akan Berurusan Polisi

Soppeng Today – Basis Data Terpadu (BDT) Kementrian Sosial merupakan dasar bagi Kepala Desa untuk penyaluran Rastra APBN, Selasa, (5/3/2019)

Namun, di Kabupaten Soppeng diantara 70 desa ada beberapa desa yang tidak menjadikan BDT Kemensos sebagai acuan sebagai dasar penyaluran Rastra APBN

Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial (PLT) H A. Haeruddin

” Ada beberapa desa yang mana penerima Rastra APBN hanya berdasarkan dengan hasil musyawarah desa dan tidak memacu pada Basis Data Terpadu Kementrian Sosial. Ini yang menjadi masalah,”

“Sehingga, ada yang layak dapat Rastra tapi tidak dapat, ada juga yang orangnya sudah meninggal namun masih terdata sebagai penerima Rasta,”

“Seharusnya aparat desa berpatokan pada DBT, selanjutnya jika masih ada warga yang belum dapat nantinya bisa dimasukkan ke Rasta APBD,” kata HA. Haeruddin, pada Soppeng Today dirungannya, Senin, 4/3/2019.

Kepala desa, kata Haeruddin, wajib mengambil Data Basis Terpadu untuk dijadikan sumber penyaluran Rastra APBN

Sudah ada MOU Kementrian Sosial dengan Polri, dan Data Basis Terpadu (DBT) sudah ada di Polres, jelas Haeruddin.

“Hasil musyawarah desa yang memasukkan data yang tidak terdapat di BDT, itu nantinya akan menjadi wewenan Polisi untuk penindakan,” pungkasnya.

Waka Polres Kompol Catur dikonfirmasi Soppeng Today terkait MoU Kemensos dengan Polri belum bisa memberi pernyataan pada wartawan

“Maaf saya lagi diluar daerah dalam perjalanan ke Sulbar,” kata Kompol Catur. (AT)