IMG_20190919_132321-700x375

Lintah Darat “Cekik” Warga Soppeng

Soppeng Today – Maraknya rentenir alias Lintah Darat berkedok Koperasi menuai perhatian serius Kadis Koperindag Soppeng A. Makkarakka.

Menurut Kadis Koperindag keabsaan sebuah Koperasi adalah sekelompok orang membentuk keanggotaan minimal 20 orang yang telah menyatakan sikap sebagai anggota kemudian membentuk pengurus.

Sesudah itu lanjut A. Makkarakka, membuat akte atau pendirian di Notaris setelah itu bermohon ijin operasional melalui Dinas Koperasi. Itupun tambah dia, bunga yang diberlakukan pada anggota Koperasi sesuai aturan hanya dibawa 3 persen.

“Jadi kalau ada Koperasi yang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang saya sebutkan tadi maka itu bukan Koperasi dan sebenarnya pinjaman Koperasi hanya ditujukan kepada anggota saja” kata A. Makkarakka, Kamis (19/9/2019).

“Pindana yang bisa menjeratnya itu adalah penghimpunan Dana Ilegal atau Bank Gelap,” tegas Andi Makkarakka.

“Jadi kalau ada orang yang mendatangi dan menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi apalagi kalau diatas 10 persen, sudah pasti itu hanyalah rentenir Lintah Darat yang berkedok Koperasi,” ungkap dia.

Lintah Lintah ini kata Andi Makkarakka, tidak boleh dibiarkan karena mencekik leher dan merusak perekonomian masyarakat karena bunga yang sangat tinggi.

Meski belum ada laporan resmi tentang maraknya peredaran uang bank gelap ini atau rentenir yang berkedok Koperasi tersebut. Namun, dirinya tidak menyangkali jika itu hanyalah isu belaka dan membenarkan hal tersebut

“Koperindag akan menggandeng Polres Soppeng untuk mengusut lebih dalam kasus ini,” pungkasnya.

Baca Juga:

Darurat Sampah Plastik?, Ini Imbauan Pemkab Soppeng

Kabag Sumda Polres Soppeng Alami Laka Lantas

Kontroversi “Sesajen” di Soppeng

Predator Seksual Marak di Soppeng, Anak Disabilitas Diperkosa 6 Orang

Tahapan Pilkada Soppeng Dimulai, Segini Anggarannya

Untuk diketahui, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 TENTANG Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pasal 16
1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

Susunan Organisasi dan Kepengurusan ;
Permodalan, Kepemilikan,Keahlian di bidang Perbankan, Kelayakan rencana kerja.

Pasal 46
1.Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Kecuali ada Undang Undang lain yang mengatur seperti hal UU/regulasi Koperasi yang diduga saat ini marak disalahgunakan dan dijadikan kedok dalam praktik Bank Gelap. (AT)