IMG_20190708_225054-700x400

Jangan Terbohongi Pengusaha, Ini Hak Hak Pekerja Yang Perlu Diketahui

Soppeng Today – Demi Penting mengetahui hak hak Pekerja, Karyawan , Buruh serta kewajiban Pengusaha/Perusahaan yang ada di Soppeng, Disnakertrangs Mengadakan Sosialisasi.

Dalam kegiatan tersebut Dinas Nakertrans Soppeng mensosialisasikan
peraturan Perundang-undang tentang
ketenaga kerjaan jaminan sosial bagi pengusaha dan pekerja yang berlangsung diruang pertemuan kantor Disnakertrangs, Kelurahan Lalabatarilau kkecamatan Lalabata Soppeng belum lama ini.

kegiatan yang dibuka oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
A.Damrah,S.Sos.M.Si di ikuti 50 orang dari Nusantara Sakti Soppeng.

Dikatakan Damrah, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kewajibannya dan haknya sebagai tenaga kerja dan pengusaha

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada para peserta, untuk itu saya harapkan diikuti dengan baik dan dipahami dengan seksama apa yang disampaikan,” ucapnya.

Ini Hak hak yang perlu diketahui, Buru/Pekerja, Karyawan di Soppeng.

Sebagai tenaga kerja, Anda berhak mendapatkan jaminan sosial yang berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pemeliharaan kesehatan.

Bila isi ketentuan perjanjian kerja mengenai hal ini dirasa meragukan, Anda sebagai tenga kerja berhak untuk mengajukan keberatan kepada pihak pemberi kerja atau perusahaan.

Peraturan mengenai hak karyawan atas jaminan sosial ini tertulis dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, UU No. 03 Tahun 1992, UU No. 01 Tahun 1970, Ketetapan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993, Peraturan Menteri (Permen) No. 4 Tahun 1993, dan No. 1 Tahun 1998.

Selain itu ada juga yang disebut dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota.

Penetapan upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi.

Sebagai informasi, karyawan lelaki dan wanita upahnya harus sama berdasarkan beban kerjanya.

Peraturan tersebut tertulis dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, PP No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri No. 01 Tahun 1999

Jika beban kerja dan gaji Anda tak berimbang, Anda memiliki hak untuk mengajukan kenaikan.

Bukan hanya itu saja, Anda sebagai tenaga kerja mendapatkan jaminan dari perusahaan (tempat Anda bekerja) dalam hal keselamatan, kesehatan, moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat serta martabat berdasarkan norma dan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Kalau perusahaan mangkir dari tanggung jawabnya, Anda dapat melaporkannya pada Dinas Ketenagakerjaan. (AT)

Tinggalkan Balasan