1641542160523

Eksepsi, Pengacara Asmawi Minta Dakwaan Jaksa Dibatalkan, Begini Tanggapan Jaksa Penuntut

Eksepsi, Pengacara Asmawi Minta Dakwaan Jaksa Dibatalkan, Begini Tanggapan Jaksa Penuntut

Soppeng Today  – DR IRWAN MUIN, SH MH Kuasa Hukum dalam perkara Terdakwa ASMAWI, SP. M.Si. bin Sumange pada tanggal 28 Desember 2021, dalam Eksepsi di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Watansoppeng meminta kepada Majelis Hakim agar menolak atau membatalkan dakwaan Jaksa atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Menilai Eksepsi oleh Kuasa Hukum terdakwa Asmawi, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Farid Murdin, SH
dalam sidang yang digelar pada Selasa 4/1/2022 kemarin yang dibacakannya mengatakan, Bahwa dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Asmawi,SP. M.Si bin Sumange pada tanggal 28 Desember 2021 mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan :

1. Menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukun Terdakwa Asmawi,SP. M.Si bin Sumange tersebut;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum atau batal atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa Asmawi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum berikut petikannya yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Muhammad Farid Nurdin, SH

“UNTUK KEADILAN ”

Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Penasihat Hukum dan hadirin yang terhormat

Bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi dalam perkara an. Terdakwa ASMAWI, SP. M.Si. bin SUMANGE tanggal 28 Desember 2021, kami Penuntut Umum perkara ini menyatakan tanggapan sebagai berikut :

Sebelum kami memberikan pendapat atas Eksepsi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, terlebih dahulu kami kemukakan bahwa ruang lingkup atau materi Eksepsi berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah “Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP ada 3 (tiga) point yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Masalah kewenangan

Dalam perkara Aquo menurut hemat kami Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng dan tempat dimanana terdakwa bertempat tinggal kemudian para saksi berada pada wilayah hukum tersebut berdasarkan Pasal 84 ayat 1, ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ; 2. Dakwaan tidak dapat diterima

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaring van het openbaar ministerie. Oleh sebab itu jawaban harus dicari dalam doktrin

. Menurut Van Bemmelen, hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan, atau delik itu dilakukan pada tempat yang Undang-undang Pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah dihapus ( vide Dr.Andi Hamzah,” Hukum Acara Pidana Indonesia”, 1993, Hal 285) Hak menuntut hapus karena nebis in idem, Terdakwa Meninggal dunia, daluwarsa, atau dengan sukarela membayar denda maksimal terhadap pelanggaran yang tidak diancam pidana pokok selain denda.

Perlu dicatat bahwa apabila apa yang dirumuskan dalam surat Dakwaan ternyata bukan tindak Pidana maka putusan bukan merupakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, akan tetapi termasuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van rechtvervolging (Putusan terhadap pokok perkara). 3. Surat dakwaan dibatalkan

Bahwa pengertian surat dakwaan dibatalkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Penuntut Umum perkara ini menyatakan bahwa, Sebelum kami memberikan pendapat atas Eksepsi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menyatakannya dahulu kami kemukakan bahwa ruang lingkup atau materi Eksepsi berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah “Dalam hal Terdakwa 4atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dan menyatakan,tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, e5f mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP ada 3 (tiga) point yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Masalah kewenangan

Dalam perkara Aquo menurut hemat kami Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng dan tempat udimanana terdakwa bertempat tinggal kemudian para saksi berada pada wilayah hukum tersebut berdasarkan Pasal 84 ayat 1, ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ; 2. Dakwaan tidak dapat diterima

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaring van het openbaar ministerie. Oleh sebab itu jawaban harus dicari dalam doktrin

Menurut Van Bemmelen, hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan, atau delik itu dilakukan pada tempat yang Undang-undang Pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah dihapus ( vide Dr.Andi Hamzah,” Hukum Acara Pidana Indonesia”, 1993, Hal 285) Hak menuntut hapus karena nebis in idem, Terdakwa Meninggal dunia, kadaluwarsa, atau dengan sukarela membayar denda maksimal terhadap pelanggaran yang tidak diancam pidana pokok selain denda.

Perlu dicatat bahwa apabila apa yang dirumuskan dalam surat Dakwaan ternyata bukan tindak Pidana maka putusan bukan merupakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, akan tetapi termasuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van rechtvervolging (Putusan terhadap pokok perkara). 3. Surat dakwaan dibatalkan

Bahwa pengertian surat dakwaan dibatalkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP karena telah diberi tanggal dan ditandatangani serta telah menyebutkan identitas lengkap Terdakwa dan telah menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Asmawi,SP. M.Si bin Sumange pada tanggal 28 Desember 2021 mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan :

1. Menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukun Terdakwa Asmawi,SP. M.Si bin Sumange tersebut;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum atau batal atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Setelah kami membaca dan memperhatikan dengan seksama terhadap alasanalasan atau argument keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, bahwa menurut kami tidak ada relevansinya untuk dijawab karena sudah masuk materi pokok perkara, dengan ini kami memohon:

Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima, dan kami tetap pada dakwaan yang telah kami bacakan pada sidang terdahulu pada tanggal 23 Desember 2021.

Demikianlah tanggapan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 04 Januari 2022. (AT)