IMG-20200812-WA0008_copy_700x375

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh BPKPD Soppeng, “Tidak Terbukti”

Soppeng Today – Dari hasil pemeriksaan Ombusman RI terhadap aset lahan perkebunan warga Desa Tinco Kecamatan Citta atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh BPKPD Soppeng dinyatakan tidak terbukti, Rabu 12/8/2020.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng H.Dipa mengungkapkan, Ombusdman RI telah melakukan pemeriksaan kepada pemerintah daerah dalam hal ini BPKPD Soppeng dengan menelusuri data data keberadaan aset yang diadukan

Hal tersebut kata Dipa, Berdasarkan surat dari lembaga kajian HAM Indonesia nomor 561.04/BPP.LHI/WTS/21/SP.P/19 Perihal pemberitahuan/permohonanan kepada ketua Komnas HAM RI dan ketua Ombusdman RI.

“Dari hasil pemeriksaan, aset tersebut tercatat di inventaris pada KIB A pemerintah daerah sampai dengan sekarang,” jelasnya

“Jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang. Laporan dinyatakan selesai dan ditutup sesuai surat ombudsman nomor B/0072/LM.29-27/0016.2020/IV/2020 tgl 7- 7 April 2020,” paparnya

Meski demikian kata H. Dipa, tentunya selaku pemerintah daerah tidak akan merugikan masyarakat dan ini akan dibicarakan dengan masyarakat, tentu dalam koridor yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Karena aset ini tercatat pada buku inventaris yang sudah sejak lama dan tentunya untuk mengeluarkan hal tersebut harus dengan sesuai ketentuan, terangnya

Disampaikannya, Bapak Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak. SE telah menyampaikan untuk tidak menghentikan aktivitas selaku penggarap, dan menghentikan retribusi untuk sementara, sambil menunggu penyelesaian yang terbaik tanpa ada pelibatan pihak-pihak lain, ucap Dipa

“Insya Allah sepanjang itu tidak melanggar hukum dan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, beliau siap menyambut harapan tersebut,” pungkasnya.

Diketahui, Dalam isi surat Komisi Hak Asasi Manusia RI No. 0.711/K-PMT/IV/2020 tgl 20 April 2020 perihal permintaan klarifikasi atas pengaduan Sdr. Arham M.S terkait permasalahan lahan perkebunan warga desa tinco, kecamatan Citta, dan pemerintah daerah menindak lanjuti permintaan data surat tersebut dengan surat bupati nomor 028/563/BPKPD/V/2020 tanggal 14 mei 2020 perihal klarifikasi atas surat Komnas HAM Ri dan di jawab oleh komnas HAM RI dengan surat nomor 0.262/TK-PMT/VII/2020 perihal tindak lanjut pengaduan masyarakat an. Sdr Arham, M.S. (Red)