1650947988082

Cek Lengkap Fakta Kisah Kasus Asmawi Sampai Pada Putusan Bebasnya

Soppeng Today – Setelah melalui proses dan penantian yang panjang akhirnya Anggota DPRD Soppeng Asmawi divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng, Sidang pidana yang digelar dalam Nomor perkara : 117/Pid.B/LH/2021/PN Wns dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Senin (25/4/2022).

Majelis Hakim yang terdiri dari
Benedictus, (sebagai Hakim Ketua), Willfrid Tobing, serta Angga Hakim Permana Putra, masing-masing sebagai anggota majelis. Dalam proses pembacaan putusan yang berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut, tiba pada pembacaan amar yang menyatakan, Asmawi tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan sebagaimana kesatu dan kedua, serta Asmawi harus dinyatakan dibebaskan demi hukum. Pembacaan keputusan dilakukan juga terhadap lelaki Nisma yang juga sebagai terdakwa, yang keputusannya juga dinyatakan bebas demi hukum.

Sidang yang berlangsung sekitar pukul 16.00 tersebut turut hadir Kuasa Hukum Asmawi Irwan Muin dan Abdul Rasyid dan kuasa hukum Nisma Sumiati Tahir SH dari LBH Cita Keadilan.

Majelis hakim yang diketuai Benedictus, dalam pertimbangan hukumnya menilai berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, obyek tanah yang dibeli pak asmawi berada di antara kawasan perkampungan cukup padat, jalan raya dan dikelilingi oleh kawasan perkebunan sehingga memang sangat sulit secara kasat mata mengetahui bahwa di kebun tersebut terdapat kawasan hutan lindung. Asmawi dinilai tidak ada kesengajaan melakukan tindak pidana karena dia adalah pembeli yang beritikad baik dan tidak pernah mengetahui dalam lokasi yang dibelinya dari Hj. Naima ada PAL batas hutan lindung.

Sebelumnya Asmawi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf b junc Pasal 12 huruf b juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang -hndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H).

Asmawi didakwa oleh Jaksa melakukan penebangan pohon di lokasi hutan lindung seluas 4,3 hektar di Dusun Jolle, desa Umpungeng, kabupaten Soppeng. Padahal lokasi yang disebut Jaksa sebagai kawasan hutang lindung tersebut berada di kawasan kebun seluas 11 hektar yang sejak tahun 1942 telah dikelola dan dikuasai turun temurun sebagai kebun oleh Hajjah Naima yang kemudian pada tahun 2019 dibeli oleh Asmawi disaksikan dan ditandatagani oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli.

Asmawi sebelumnya dilaporkan oleh UPT KPH Walanae Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ke Polres Soppeng dengan tuduhan melakukan penebangan hutan lindung di kawasan hutan negara Laposo Niniconang seluas kurang lebih 4 ha.

Seperti diketahui dan terungkap dalam fakta persidangan, Asmawi bermaksud melakukan pembersihan dengan cara memerintahkan ke laki laki Masudi melakukan penebangan pohon dikebun yang dibelinya tersebut dengan segera menanaminya dan menggantinya dengan pohon durian. Lokasi kebun yang dibeli Asmawi tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berada diantara kawasan perkampungan cukup padat, jalan raya dan dikelilingi oleh kawasan perkebunan cengkeh.

Asmawi dinilai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwa penambangan tersebut sebab tidak pernah mengetahui adanya hutan lindung tersebut serta tidak terbukti memerintahkan atau menyuruh penebangan tersebut kepada terdakwa lainnya, Nisma (tukang chainshaw).

Perbuatan penebangan tersebut terbukti diinisiasi oleh Mashudi (yang telah meninggal sebelum perkara ini disidangkan) sebagai orang yang bertanggungjawab mengelola kebun tersebut.

Ditempat terpisah pengacara Asmawi, Irwan Muin dan Abdul Rasyid menyatakan menerima putusan tersebut

Asmawi selama pemeriksaan polisi dan persidangan di pengadilan tidak dilakukan penahanan dan tetap aktif sebagai anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Gerindra. (AT)